Pendidikan Akan Gagal Tanpa Honorer K2

Meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya merupakan sumbangsih honorer kategori dua (K2). Pasalnya, realita di lapangan yang menjadi tumpuan sekolah adalah guru honorer dan bukan guru PNS.

"Bagaimana kami tidak merasa ikut berjasa dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah di daerah terbanyak diisi oleh guru honorer. Guru PNS itu jumlahnya sedikit," kata ‎Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Sabtu (30/1).

Dia menyebutkan,‎ potret-potret pengabdi pendidikan banyak ditangani honorer K2. Keberhasilan pencerdasan anak bangsa secara tidak langsung di tangan honorer K2. Ketika honorer K2 tidak difungsikan lagi maka gagalah pendidikan di Indonesia.

"Itu artinya kepemimpinan jokowi sebagai presiden gagal karna tidak mampu menyelesaikan permasalahan honorer K2," ujarnya.

‎Lanjutnya, jika presiden tidak mengangkat CPNS dari honorer K2, bagaimana nasib pendidikan di Indonesia. Ini karena rata-rata honorer sebagai tumpuan di sekolahan menjadi operator juga karena kebanyakan guru-guru sudah mau pensiun. "Kami banyak yang sudah tua dan tidak lama menikmati status PNS. Tolong hargai pengorbanan kami bapak presiden," serunya. (dikutip dari jpnn)

Selengkapnya »

Ada Ketimpangan di Dunia Pendidikan Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk membereskan berbagai masalah ketimpangan dunia pendidikan yang ada saat ini.

"Komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," ucap Anies di Ambon.

"Karena itu salah satu yang digagas Presiden selama ini adalah membereskan ketimpangan yang ada," kata dia.

Anies mengaku bahwa hingga saat ini ketimpangan dunia pendidikan di Indonesia masih dirasakan.

Menurut dia, ketimpangan yang terjadi itu juga sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi dan komunikasi yang masih sangat minim.

"Ketimpangan ini ada dan harus dibereskan kita semua tahu bahwa ketimpangan di bidang pendidikan merupakan efek dari ketimpangan dibidang transportasi dan komunikasi," ujarnya.

Menurut Anies, untuk membereskan ketimpangan yang ada maka diperlukan kesadaran dan inisiatif bersama.

"Untuk membereskan ketimpangan pendidikan ini harus ada gerakan bersama," kata Anies.

"Saya lihat di Maluku ini sangat baik sekali karena Pemda memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam memajukan dunia pendidikan," ucapnya.(dikutip dari kompas)

Selengkapnya »

Mulai Tahun Ini, Biaya Kuliah Kedokteran di Unpad Gratis

Universitas Padjadjaran (Unpad) membebaskan biaya kuliah untuk program studi sarjana pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran. Namun, untuk bisa kuliah gratis, ada syaratnya.

Mahasiswa yang berminat harus bersedia mengabdi di wilayah atau instansi yang ditentukan saat lulus. Jika tidak memenuhi kesepakatan tersebut, ijazah tidak akan diberikan. Kesepakatan antara mahasiswa dan universitas dituangkan dalam perjanjian.

"Jika tidak bersedia memenuhi perjanjian itu, jangan pilih kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) Unpad. Ada banyak perguruan tinggi lain yang juga menyediakan pendidikan kedokteran," ujar Rektor Unpad Prof Dr Med Tri Hanggono Achmad dalam jumpa pers di Bandung, Senin (25/1/2016), sebagaimana dilansir website Unpad.

Pada tahun akademik 2016/2017 ini, FK Unpad akan menerima 250 calon mahasiswa dengan rincian 125 dari jalur SNMPTN dan 125 dari jalur SBMPTN.

Semua mahasiswa yang diterima melalui dua jalur seleksi tersebut akan digratiskan biaya kuliahnya melalui beasiswa yang dikeluarkan pemerintah daerah dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat maupun beasiswa dari berbagai pihak, termasuk instansi swasta.

"Kenyataannya, daerah-daerah itu memerlukan tenaga. Jadi, mereka siap untuk bisa memberikan biaya pendidikannya," ujarnya.

Kebijakan tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat.

Menurut dia, kondisi ketersediaan tenaga dokter dan dokter spesialis di Jawa Barat tidak merata. Kebanyakan tenaga dokter dan dokter spesialis masih terpusat di kota besar.

Dengan program ini, Unpad berkomitmen membantu mendistribusikan tenaga dokter dan dokter spesialis ke semua wilayah di Jawa Barat.

Dekan FK Unpad Dr Yoni Fuadah Syukriani, dr, MSi, SpF, DFM, menilai, program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar mencintai masyarakat.

Unpad juga ingin membangun sikap kesiapan mengabdi sungguh-sungguh kepada masyarakatnya bagi para lulusannya.

"Ini adalah salah satu cara memfasilitasi mereka (mahasiswa) sehingga bisa bekerja dengan baik di masyarakat dan kariernya bisa bangun," kata Yoni. (dikutip dari kompas)

Selengkapnya »

Matematika Kelas IV Kelipatan dan Faktor

Pembelajaran Matematika Kelas IV SD/MI pada BAB Kelipatan dan Faktor

Selengkapnya »

Matematika Kelas IV Operasi Hitung Bilangan

Pembelajaran Matematika SD/MI kelas IV pada BAB Operasi Hitung Bilangan

Selengkapnya »

Kemdikbud Revisi Besar-besaran Buku Kurikulum 2013

Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Supriyatno, mengatakan, pihaknya melakukan revisi secara besar-besaran terhadap buku-buku Kurikulum 2013 (K13).

"Paling banyak perubahan adalah tematik SD kelas satu hingga enam. Akibat perubahan kompetensi inti dan kompetensi dasar maka perubahan buku-buku tersebut hingga 80 persen," ujar Supriyatno dalam diskusi di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Bahkan untuk mata pelajaran matematika kelas 12, perubahan bukunya nyaris 100 persen. Sebanyak 10 bab buku harus diganti, termasuk penempatan dari yang sebelumnya semester satu menjadi semester dua.

"Ada juga yang diajarkan di SMP, diajarkan untuk SMA. Itu terjadi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika," kata Supriyatno.

Revisi buku tersebut, lanjut dia, dilakukan berdasarkan perbaikan dari para ahli dan masyarakat yang tuntas pada akhir Oktober 2015.

Pada prinsipnya, lanjut dia, perubahan tidak menghilangkan kompetensi inti satu dan dua, tetapi menempatkan kompetensi inti satu dan dua sebagai payung khusus untuk mata pelajaran di luar agama dan PPKN.

"Kemudian dari perbaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar itu, kami melakukan perbaikan buku yang selama ini beredar di sekolah," kata Supriyatno.

Dia menyebut, pihaknya melakukan revisi sebanyak 377 buku dan dipastikan bisa selesai pada Februari 2016. Harapannya, buku-buku tersebut dapat digunakan tahun ajaran 2016/2017.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Kemdikbud tidak menggunakan metode seperti tahun sebelumnya. Buku-buku yang selesai direvisi itu diunggah dan pemerintah akan menerapkan harga eceran tertinggi.

"Siapapun boleh menggandakan buku tersebut dengan mengacu terhadap ketentuan buku harga eceran tertinggi. Media, percetakan, distributor, bahkan masyarakat secara individu yang punya modal boleh menggandakan buku tersebut dan bisa dijual kepada sekolah ataupun masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi," tukas dia.(dikutip dari kompas)

Selengkapnya »