Di Purwakarta Sekolah Dilarang Beri PR untuk Siswa SD-SMA

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi resmi memberlakukan pelarangan pemberian pekerjaan rumah (PR) akademis untuk tingkat SD-SMA di daerahnya.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Purwakarta No 421.7/2014/Disdikpora. Surat yang ditandatangani pada 1 September 2016 ini pun langsung disosialisasikan ke guru dan kepala sekolah.

"Hari ini saya kumpulkan guru dan kepala sekolah. Hari ini, larangan tersebut resmi diberlakukan," ujarnya.

Di hadapan ratusan guru, Dedi menjelaskan, pekerjaan rumah yang harusnya diberikan kepada siswa adalah PR yang aplikatif, misalnya kegiatan beternak yang diterjemahkan dalam kerangka pendidikan akademis.

"Contohnya pelajaran Bahasa Indonesia, bisa memberikan tugas membuat cerpen tentang sang gembala. Mulai dari pengalaman, hingga penghayatannya," ucapnya.

Begitu pula dengan pelajaran Biologi ataupun Kimia, siswa bisa diminta membuat kompos atau pupuk organik dari kotoran domba.

"Dengan cara ini, siswa langsung mempraktikkan teori yang diberikan di sekolah," ucapnya.

Untuk mata pelajaran Matematika, di rumah siswa bisa menghitung berapa ukuran kandang domba yang dibutuhkan. Selain itu, siswa akan mencari atap paling cocok sehingga menghasilkan suhu udara seperti apa.

"Di kami ini aneh. Belajar Fisika, Matematika, Kimia, tetapi ruangan pengap," ucapnya.

Seharusnya, bisa dihitung, satu kelas yang berisi 32 orang membutuhkan berapa banyak oksigen. Untuk mendapatkan itu, hitung berapa jumlah jendela yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, agar sirkulasi lancar, maka di luar jendela harus ditanami tanaman. Begitu pun jika sekolah jelek, siswa bisa menghitungnya dengan membawanya ke laboratorium, misalnya siswa mengambil sampel tembok yang buruk.

Di laboratorium, kadar apa yang kurang akan diketahui, contohnya semen. Dengan penemuan ini, siswa bisa menyimpulkan pembuatan kelas koruptif.

"Ketika si anak jadi Menteri PU, dia harus bisa menghitung itu. Pemberian tugas aplikatif itu pun secara tidak langsung mengajarkan antikorupsi," ucapnya.

Tugas aplikatif ini juga mampu menjawab isu yang tengah beredar, seperti kasus antraks. Anak-anak jurusan Biologi seharusnya diturunkan ke kampung untuk mengetahui penyebabnya.

Setelah mengecek ke lapangan dan mendapat teori di sekolah, anak bisa membuat jurnal ataupun hal-hal kreatif untuk memerangi antraks.

"Anak nantinya akan pintar membangun opini. Dia akan kritis," imbuhnya.

Selama ini, PR akademis yang diberikan kepada siswa serupa dengan materi akademis di sekolah. (dikutip dari kompas)

Selengkapnya »

LMP Kec.Muncar 2016

Pembukaan LMP tingkat SD/MI se Kecamatan Muncar 2016

Selengkapnya »

Prediksi IPS /PKn 2016

Para ops dan guru kelas VI  yang butuh prediksi US IPS dan PKn 2016 silahkan klik di sini

Selengkapnya »

Prediksi UAS IPS dan PKn Kelas VI 2016

Bagi Bapak/Ibu guru Kelas VI, OPS maupun Bapak / Ibu wali murid kelas VI yang sebentar lagi mengikuti US/USDA 2016, ini kami lampirkan Prediksi Ujian IPS dan PKn 2016. Barangkali dapat membantu.......jika ada yang membutuhkan silahkan unduh di sini

Selengkapnya »

Inilan Ciri-ciri Sekolah yang Curang saat UN

Meski tak lagi menjadi tolok ukur kelulusan siswa, ujian nasional (UN) masih rawan kecurangan. Salah satunya adalah kebocoran soal dan kunci jawaban ujian nasional.

Bahkan di Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), perwakilan sejumlah sekolah membeli kunci jawaban UN 2016 untuk disebarkan ke siswa mereka. Diyakini, kunci jawaban UN tersebut akan membuat para peserta UN meraih nilai tinggi.

Sekolah yang melakukan tindak kecurangan sendiri akan terlihat dari indeks integritas UN yang mereka raih. Kemdikbud memakai indeks integritas ini untuk mengukur kejujuran sekolah dan siswa dalam pelaksanaan ujian nasional.

"Semua bentuk kecurangan sekolah maupun siswa saat ujian nasional akan terlihat saat indeks integritas sekolah keluar. Sehingga, institusi pendidikan yang melakukan kecurangan akan merasa rugi sendiri," ujar Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Zainal Arifin Hasibuan dalam konferensi pers Ujian Nasional 2016 di Kemdikbud, Kamis (7/4/2016).

Zainal menyebut, semua pengaduan masyarakat terkait kunci jawaban UN, foto soal UNBK, dan lainnya akan mereka dalami. Kemudian, hasilnya akan disesuaikan dengan indeks integritas sekolah.

Hingga hari keempat UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mencatat 187 pengaduan masalah UN tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 365 pengaduan pada 2015, 587 pengaduan pada 2014, dan 622 pengaduan pada 2013.

Dari rincian data yang dimiliki Kemdikbud, tahun ini isu kunci jawaban justru mengalami peningkatan, yakni 16 pengaduan. Uniknya, kata Zainal, hal tersebut justru berkorelasi negatif terhadap isu kebocoran soal yang justru menurun, yaitu enam pengaduan dari sebelumnya 29 pengaduan.

"Ini berkorelasi negatif, padahal harusnya positif, Artinya, saat ini ketika ada kunci jawaban beredar orang malah melakukan pengaduan, kalau dulu banyak beredar kunci jawaban tetapi banyak memilih diam," ujar Zainal.

Peningkatan jumlah pengaduan kunci jawaban, kata dia, menandakan bahwa peserta UN sudah tidak percaya dengan cara instan. Sedangkan pelaku yang melakukan penjualan kunci jawaban sudah tidak laku lagi.

"Dan memang kebanyakan kunci jawaban tersebut abal-abal," terangnya.(dikutip dari okezone.com)

Selengkapnya »

Inilah Strategi untuk Mengatasi Siswa Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar kerap dialami siswa selama menempuh studi. Penyebabnya beragam, ada yang karena berkebutuhan khusus atau siswa reguler yang memiliki gangguan pada perkembangannya. Jika tidak segera diatasi dengan baik, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap hasil dan prestasi belajar siswa.

Sebagai salah satu sekolah inklusi, Sekolah Madania menerima siswa dari beragam latar belakang. Kendati demikian, pada praktiknya tentu membutuhkan perencanaan yang terstruktur. Dalam sebuah sesi diskusi, pihak sekolah kemudian berbagi strategi dalam mengatasi masalah kesulitan belajar siswa, khususnya kepada siswa yang sebenarnya tidak mengalami gangguan perkembangan.

"Strateginya pertama dengan penyesuaian kurikulum dan target bajar. Kemudian penyesuaian standar penilaian," ucap guru Madania, Alfi Afifah di Sampoerna Unuversity, Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Selain strategi di atas, penting juga penambahan kelas. Jangan sampai siswa di sebuah kelas terlalu banyak. Diversifikasi soal, ucap dia, juga patut diperhatikan sehingga siswa mendapat soal sesuai kelompoknya.

"Selanjutnya study buddy. Karena kita memang memiliki program membangun kerjasama dalam belajar dengan teman sebaya. Disertai juga konseling rutin serta studi tambahan, seperti study skill, time management, dan organization skill," ucapnya.

Sementara pakar pendidikan psikologi, dr Lucia RM Rotanto, MSi, MspEd menambahkan, kesulitan belajar pada siswa reguler disebabkan ada gangguan secara neurologis di otak sehingga pemprosesan berbeda dengan orang pada umumnya.

"Misalnya, mereka melihatnya berbeda atau mendengar tidak tepat. Dampak ke setiap orang juga beda tergantung gangguan neurologisnya di sebelah mana," terangnya.

Dia menegaskan, masalah kesulitan belajar ini berbeda dengan tak ada motivasi, seperti malas belajar. "Kalau malas, tidak ada gangguan neurologis dan batin, tapi motivasi kurang. Bisa karena faktor lingkungan juga diri sendiri," tutupnya.(dikutip dari okezone.com)

Selengkapnya »

Pendidikan Akan Gagal Tanpa Honorer K2

Meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya merupakan sumbangsih honorer kategori dua (K2). Pasalnya, realita di lapangan yang menjadi tumpuan sekolah adalah guru honorer dan bukan guru PNS.

"Bagaimana kami tidak merasa ikut berjasa dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah di daerah terbanyak diisi oleh guru honorer. Guru PNS itu jumlahnya sedikit," kata ‎Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Sabtu (30/1).

Dia menyebutkan,‎ potret-potret pengabdi pendidikan banyak ditangani honorer K2. Keberhasilan pencerdasan anak bangsa secara tidak langsung di tangan honorer K2. Ketika honorer K2 tidak difungsikan lagi maka gagalah pendidikan di Indonesia.

"Itu artinya kepemimpinan jokowi sebagai presiden gagal karna tidak mampu menyelesaikan permasalahan honorer K2," ujarnya.

‎Lanjutnya, jika presiden tidak mengangkat CPNS dari honorer K2, bagaimana nasib pendidikan di Indonesia. Ini karena rata-rata honorer sebagai tumpuan di sekolahan menjadi operator juga karena kebanyakan guru-guru sudah mau pensiun. "Kami banyak yang sudah tua dan tidak lama menikmati status PNS. Tolong hargai pengorbanan kami bapak presiden," serunya. (dikutip dari jpnn)

Selengkapnya »

Ada Ketimpangan di Dunia Pendidikan Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk membereskan berbagai masalah ketimpangan dunia pendidikan yang ada saat ini.

"Komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," ucap Anies di Ambon.

"Karena itu salah satu yang digagas Presiden selama ini adalah membereskan ketimpangan yang ada," kata dia.

Anies mengaku bahwa hingga saat ini ketimpangan dunia pendidikan di Indonesia masih dirasakan.

Menurut dia, ketimpangan yang terjadi itu juga sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi dan komunikasi yang masih sangat minim.

"Ketimpangan ini ada dan harus dibereskan kita semua tahu bahwa ketimpangan di bidang pendidikan merupakan efek dari ketimpangan dibidang transportasi dan komunikasi," ujarnya.

Menurut Anies, untuk membereskan ketimpangan yang ada maka diperlukan kesadaran dan inisiatif bersama.

"Untuk membereskan ketimpangan pendidikan ini harus ada gerakan bersama," kata Anies.

"Saya lihat di Maluku ini sangat baik sekali karena Pemda memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam memajukan dunia pendidikan," ucapnya.(dikutip dari kompas)

Selengkapnya »

Mulai Tahun Ini, Biaya Kuliah Kedokteran di Unpad Gratis

Universitas Padjadjaran (Unpad) membebaskan biaya kuliah untuk program studi sarjana pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran. Namun, untuk bisa kuliah gratis, ada syaratnya.

Mahasiswa yang berminat harus bersedia mengabdi di wilayah atau instansi yang ditentukan saat lulus. Jika tidak memenuhi kesepakatan tersebut, ijazah tidak akan diberikan. Kesepakatan antara mahasiswa dan universitas dituangkan dalam perjanjian.

"Jika tidak bersedia memenuhi perjanjian itu, jangan pilih kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) Unpad. Ada banyak perguruan tinggi lain yang juga menyediakan pendidikan kedokteran," ujar Rektor Unpad Prof Dr Med Tri Hanggono Achmad dalam jumpa pers di Bandung, Senin (25/1/2016), sebagaimana dilansir website Unpad.

Pada tahun akademik 2016/2017 ini, FK Unpad akan menerima 250 calon mahasiswa dengan rincian 125 dari jalur SNMPTN dan 125 dari jalur SBMPTN.

Semua mahasiswa yang diterima melalui dua jalur seleksi tersebut akan digratiskan biaya kuliahnya melalui beasiswa yang dikeluarkan pemerintah daerah dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat maupun beasiswa dari berbagai pihak, termasuk instansi swasta.

"Kenyataannya, daerah-daerah itu memerlukan tenaga. Jadi, mereka siap untuk bisa memberikan biaya pendidikannya," ujarnya.

Kebijakan tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat.

Menurut dia, kondisi ketersediaan tenaga dokter dan dokter spesialis di Jawa Barat tidak merata. Kebanyakan tenaga dokter dan dokter spesialis masih terpusat di kota besar.

Dengan program ini, Unpad berkomitmen membantu mendistribusikan tenaga dokter dan dokter spesialis ke semua wilayah di Jawa Barat.

Dekan FK Unpad Dr Yoni Fuadah Syukriani, dr, MSi, SpF, DFM, menilai, program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar mencintai masyarakat.

Unpad juga ingin membangun sikap kesiapan mengabdi sungguh-sungguh kepada masyarakatnya bagi para lulusannya.

"Ini adalah salah satu cara memfasilitasi mereka (mahasiswa) sehingga bisa bekerja dengan baik di masyarakat dan kariernya bisa bangun," kata Yoni. (dikutip dari kompas)

Selengkapnya »

Matematika Kelas IV Kelipatan dan Faktor

Pembelajaran Matematika Kelas IV SD/MI pada BAB Kelipatan dan Faktor

Selengkapnya »

Matematika Kelas IV Operasi Hitung Bilangan

Pembelajaran Matematika SD/MI kelas IV pada BAB Operasi Hitung Bilangan

Selengkapnya »

Kemdikbud Revisi Besar-besaran Buku Kurikulum 2013

Kepala Bidang Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Supriyatno, mengatakan, pihaknya melakukan revisi secara besar-besaran terhadap buku-buku Kurikulum 2013 (K13).

"Paling banyak perubahan adalah tematik SD kelas satu hingga enam. Akibat perubahan kompetensi inti dan kompetensi dasar maka perubahan buku-buku tersebut hingga 80 persen," ujar Supriyatno dalam diskusi di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Bahkan untuk mata pelajaran matematika kelas 12, perubahan bukunya nyaris 100 persen. Sebanyak 10 bab buku harus diganti, termasuk penempatan dari yang sebelumnya semester satu menjadi semester dua.

"Ada juga yang diajarkan di SMP, diajarkan untuk SMA. Itu terjadi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika," kata Supriyatno.

Revisi buku tersebut, lanjut dia, dilakukan berdasarkan perbaikan dari para ahli dan masyarakat yang tuntas pada akhir Oktober 2015.

Pada prinsipnya, lanjut dia, perubahan tidak menghilangkan kompetensi inti satu dan dua, tetapi menempatkan kompetensi inti satu dan dua sebagai payung khusus untuk mata pelajaran di luar agama dan PPKN.

"Kemudian dari perbaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar itu, kami melakukan perbaikan buku yang selama ini beredar di sekolah," kata Supriyatno.

Dia menyebut, pihaknya melakukan revisi sebanyak 377 buku dan dipastikan bisa selesai pada Februari 2016. Harapannya, buku-buku tersebut dapat digunakan tahun ajaran 2016/2017.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Kemdikbud tidak menggunakan metode seperti tahun sebelumnya. Buku-buku yang selesai direvisi itu diunggah dan pemerintah akan menerapkan harga eceran tertinggi.

"Siapapun boleh menggandakan buku tersebut dengan mengacu terhadap ketentuan buku harga eceran tertinggi. Media, percetakan, distributor, bahkan masyarakat secara individu yang punya modal boleh menggandakan buku tersebut dan bisa dijual kepada sekolah ataupun masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi," tukas dia.(dikutip dari kompas)

Selengkapnya »